Jogjapedia


PERTANAHAN DALAM KEISTIMEWAAN DIY

Jogja Istimewa | 2019-01-10 | Penulis : Haryadi Baskoro

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kreistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menjelaskan dan menegaskan bahwa salah satu urusan Keistimewaan DIY adalah urusan pertanahan. Tata kelola pertanahan di dalam Keistimewaan DIY dijelaskan secara ringkas dalam bentuk “tanya jawab praktis” di dalam buku berjudul Risalah “Tanah Kasultanan Ngayogyokarto Hadiningrat”, sebagai berikut:

 

Apa yang dimaksud dengan Tanah Kasultanan?

Tanah Kasultanan adalah Tanah Hak Milik Kasultanan yang meliputi Tanah Keprabon dan Tanah Bukan Keprabon (Dede Keprabon) yang terdapat di kabupaten/kota dalam wilayah DIY, terdiri dari

  • Tanah Desa yang asal-usulnya dari Kasultanan dengan Hak Anggaduh.
  • Tanah yang telah digunakan oleh masyarakat/institusi yang telah memiliki Serat Kekancingan.
  • Tanah yang telah digunakan oleh masyarakat/institusi dan belum memiliki Serat Kekancingan.
  • Tanah yang belum digunakan.

 

Bagaimana cara menggunakan Tanah Kasultanan?

Penggunaan Tanah Kasultanan oleh masyarakat dan institusi harus mendapatkan ijin tertulis dari Kasultanan yang berbentuk Serat Kekancingan.

 

Apakah Serat Kekancingan itu?

Surat keputusan tentang memberikan hak atas tanah dari Kasultanan kepada masyarakat/institusi yang diberikan dalam jangka waktu waku tertentu dan dapat diperpanjang/diperbarui, yang meliputi

  • MAGERSARI. Hak adat yang diberikan kepada masyarakat sebagai penghuni/pengguna Tanah Kasultanan di mana antara penghuni/pengguna tanah tersebut terdapat ikatan historis dan diberikan kepada WNI pribumi dalam rangka waktu selama mereka menghuni/menggunakan.
  • NGINDUNG. Hal adat yang diberikan Kasultanan kepada masyarakat atau institusi untuk menggunakan Tanah Dede Keprabon terhadap Tanah Kasultanan dengan membuat perjanjian yang jangka waktunya disetujui bersama.
  • ANGANGGO. Hak adat yang diberikan Kasultanan kepada masyarakat atau institusi untuk menggunakan Tanah Dede Keprabon tanpa memungut hasil dan sifatnya mandiri.
  • ANGGADUH. Hak adat yang diberikan Kasultanan untuk mengelola/mengambil hasil dari Tanah Kasultanan terhadap Tanah Dede Keprabon kepada desa dalam menyelenggarakan pemerintah desa untuk jangka waktu selama digunakan.

 

Bagaimana cara memperoleh Serat Kekancingan?

Mengajukan surat permohonan dengan dilampiri

  • Surat keterangan status Tanah Kasultanan dari pemerintah desa.
  • Surat keterangan tanah (SKT) Tanah Kasultanan yang berada di daerah kota dikeluarkan oleh Lembaga Pertanahan.
  • Surat rekomendasi kesesuaian tata ruang dari pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah daerah.

 

Apakah UU Keistimewaan dan Perdais Pertanahan tidak bertentangan UUPA?

  • Secara kelembagaan Kasultanan dan Kadipaten yang telah ada jauh sebelum UUPA diundangkan serta mempunyai tanah hak milik adat yang diakui dalam Pasal 56 UUPA, kemudian dengan UU No 13 Tahun 2012 (UUK DIY) ditetapkan sebagai badan hukum merupakan subyek hak yang mempunyai hak milik atas Tanah Kasultanan – Tanah Kadipaten. Artinya UUK DIY tidak berseberangan dengan UUPA.
  • DIY sebagai penyandang daerah istimewa juga mempunyai keistimewaan tersendiri untuk mengatur pertanahan. Di mana ketentuan itu juga secara legal formal mempunyai payung hukum berupa UUK yang juga mengacu pada UUPA.

 

Dengan diperlakukannya UUK DIY dan Perdais Pertanahan, bagaimana nasib dan masa depan warga masyarakat yang selama ini memanfaatkan Tanah Kasultanan?

  • Pada prinsipnya tidak akan diminta/ditarik oleh Kasultanan, tapi bagi yang belum memiliki Serat Kekancingan atau Serat Kekancingan yang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang untuk segera mengurus/mengajukan Serat Kekancingan untuk pembaruan/diterbitkan Serat Kekancingan yang baru.
  • Langkah Kraton Yogya dan Pemda DIY untuk kembali menginventarisir dan mensertivikasi tanah yang masuk dalam SG da PAG merupakan amanah UUK DIY

 

Apa yang harus diperhatikan oleh warga masarakat yang memegang Serat Kekancingan untuk memanfaatkan Tanah Kasultanan?

  • Tidak boleh memperjualbelikan.
  • Menggunakan dan memanfaatkan sesuai peruntukannya.
  • Tidak bisa melakukan pemindahan hak tanpa sepengetahuan pihak Kasultanan. Pemindahan hak hanya bisa dilakukan melalui prosedur yang sudah ditetapkan atau sesuai peraaturan yang ditetapkan.

 

Bagaimana sejarah pertanahan di Kasultanan Yogyakarta itu?

Raja pertama Kasultanan Yogya (Sri Sultan Hamengku Buwono I) mengeluarkan aturan pertama mengenai hak dan kewajiban atas tanah pada tahun 1868, sebagai berikut:

  • Tanah Keprabon atau Produmen. Ini adalah tanah-tanah yang dipergunakan untuk pembangunan istana serta pendukungnya seperti alun-alun, Tamansari, pesanggrahan, kepatihan, masjid, dan pasar.
  • Tanah Dede Keprabon. Ini adalah tanah selain Tanah Keprabon yang peruntukannya antara lain untuk mendirikan rumah bagi putra Sentana Dalem) seperti Adipati Anom dan Pangeran Hangabehi.
  • Tanah Apanase atau tanah kepatuhan. Tanah ini sebagai pengganti gaji bagi para Sentana Dalem dan Abdi Dalem. Dalam perkembangannya kemudian, para abdi dalem yang mendapatkan tanah ini kemudian membentuk komunitas-kounitas yang lalu menjadi kampung-kampung seperti “kabekelan” dan “kademangan”.
  • Tanah Eigendom. Ini adalah tanah-tanah yang dipinjamkan kepada orang non pribumi/orang asing yang memiliki keahlian yang berguna bagi orang banyak Misalnya orang asing berprofesi dokter.
  • Hak Opstal. Hak yang diberikan kepada orang asing yang tidak punya profesi keahlian khusus yang bermanfaat bagi orang banyak, untuk menggunakan tanah. Dalam hak Opstal ini, penyewa diperbolehkan mendirikan bangunan dan menempatinya dalam jangka waktu tertentu.

 

Bagaiana yang terjadi setelah Reorganisasi Pembagian Tanah pada tahun 1914?

  • Sistem Apanase dihapuskan.
  • Lalu dibentuk kelurahan-kelurahan dan penguatan hak atas tanah bagi warga pribumi dan pengaturan dasar-dasar sewa tanah.
  • Pembentukan kelurahan-kelurahan baru terwujud pada 1918.

 

Apakah yang dimaksud dengan RijksBlad?

RijksBlad adalah produk hukum resmi dari Kasultanan dan Pakualaman yang disusun dan ditandatangani sendiri oleh Raja (Sri Sultan dan Paku Alam) yang bertahta. Pengaturan pertanahan di Nagari Yogya diatur melalui RijksBlad-RijksBlad yang diterbitkan.

 

Bagaimana dengan RijksBlad pada tahun 1918?

  • Kasultanan mengeluarkan peraturan berupa RijksBlad Nomor 16 Tahun 1918
  • Pada wakru bersamaan Kadipaten Pakualaman mengeluarkan RijksBlad Nomor 18 Tahun 1918
  • Isi kedua RijksBlad itu sama, yaitu
    • menegaskan bahwa seluruh wilayah Nagari Ngayogokarto Hadiningrat yang tidak ada Hak Eigendom menjadi tanah Keraton (Kasultanan dan Pakualaman)
    • Hak Anggaduh bukan sebagai Hak Kepemilikan
    • Hak Aggaduh adalah hak yang dimiliki Kelurahan untuk mengelola tanah
  • Dalam praktek, yang terjadi kemudian adalah sbb:
    • Hak Anggaduh ini kemudian dimanfaatkan oleh rakyat yang ada di kelurahan
    • Kemudian dari kewenangan Hak Anggaduh itu, tanah-tanah kelurahan yang memang dimanfaatkan oleh warga (untuk tempat tinggal, bertani, dll) “diparingke” dengan Gak Anganggo Turun-temurun (hak menggunakan secara turun temurun selamanya). Tanah ini kembali menjadi milik Kraton jika ”yang diparingi” sudah tidak memiliki keturunan lagi.
    • Dari 1/5 tanah kalurahan yang “diparingke” itu, kelurahan diberi kewenangan untuk mengelolanya  menjadi Tanah Desa
    • Penggunaan Tanah Desa mencakup 4 fungsi utama yaitu (1) sebagai pensiun bagi pejabat/pamong desa/demang yang sudah tidak bertugas lagi, disebut sebagai Tanah Pengarem-arem (2) sebagai gaji bagi pamong yang sedang bertugas, (3) untuk fasilitas umum, seperti jalan, makam, pasar, (4)  Tanah Kas Desa.

 

Bagaimana dengan RijksBlad pada tahun 1925?

  • Pada 1925 muncul dua RijksBlad yaitu RijksBlad Nomor 23 Tahun 1925 oleh Kasultanan dan RijksBlad Nomor 25 oleh Pakualaman
  • Menurut RijksBlad itu, tanah-tanah di wilayah kota praja yang digunakan oleh warga, diberikan kepada warga sebagai Hak Andarbe. Lalu dikeluarkan sertipikat dan dibagikan kepada warga yang berada di wilayah kota praja.

 

Bagaimana perkebangan pertanahan di Yogya pada 1940-an?

Latar belakangnya adalah adanya perjanjian (kontrak politik) antara Raja Kasultanan dengan Pemerintah Belanda. Pada 18 Maret 1940, Gubernur Jenderal Hindia Belanda (Dr. Lucien Adam) mengikat perjanjian dengan Sri Sultan HB IX. Ini dikenal sebagai “Perjanjian Panjang” atau “Kontrak Panjang”.

  • Dalam Perjanjian itu, Sultan memilikiHak Atas Tanah, termasuk berhak “maringke” tanah kepada warga
  • Pada pasal 39, 40, dan 41 dinyatakan bahwa kepemilikan atas tanah di wilayah Yogya adalah sepenuhnya milik Kasultanan.
  • Pada pasal 39, Sultan wajib menyediakan tanah apabila Belanda membutuhkan. Tetapi kepemilikan tanah itu kembali kepada Kasultanan bilamana Belanda tidak lagi menggunakannya.
  • Pasal 40 tentang hak Sultan jika ingin “maringi” hak-hak atas tanah kepada orang asing
  • Pasal 41, jika Belanda ingin memberikan Konsesi atas tanah di wilayah Yogya maka harus melalui persetujuan Sultan
  • Dengan demikian, Kontrak Panjang itu memposisikan status kepemilikan atas tanah sepenuhnya  milik Kasultanan Yogya

 

Bagaimana perkembangan pertanahan di Yogya setelah RI merdeka?

Latar belakangnya, Yogya (Sultan HB IX dan PA VIII) menyatakan bergabung degan RI. Maklumat 5 September 1945 menyatakan keputusan Yogya untuk bergabung dengan RI itu.

  • Pada Amanat 5 September 1945, dinyatakan bahwa bergabungnya Yogya dengan RI dengan Kasultanan tetap memiliki kewenangan untuk mengatur wilayahnya
  • Pada 1946, jawatan praja DIY mengeluarkan pernyataan bahwa “siti-siti kagungan dalem” yang belum “diparingken” dengan hak milik kepada pihak lain adalah tetap sebagai “siti negeri” (Nagari Kasultanan Ngayogokarto Hadiningrat)
  • Pada 1950, Pemerintah Ri menerbitkan UU Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan DIY. Pada; pasal 4 ditegaskan mengenai Hak Otonomi pengelolaan wilayah kepada Pemerintah DIY
  • Pada 1954, Pemda DIY menerbitkan Perda No 5 Tahun 1954 tentang Hak atas Tanah di DIY Perda ini mengatur mengenai Hak Andarbe dan Hak Anganggo di kelurahan-kelurahan.

 

Bagaimana dengan UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria)?

  • Pada 1960 Pemerintah Ri mengeluarkan UUPA No 5 Tahun 1960
  • UUPA 1960 mengatur tentang tanah-tanah hak barat, hak eigendom dalam kurun waktu 6 bulan harus dikonversi menjadi hak milik
  • Bagian IV dinyatakan bahwa “hak-hak dan wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas Swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya UU ini hapus dan beralih kepada Negara. Hal-hal yang bersangkutan dengan ketentuan dalam huruf A di atas diatur lebih lanjut denga Peraturan Pemerintah”.
  • Namun demikian sampai sekarang Peraturan Pemerintah itu belum ada.

 

Bagaimana upaya Yogya memperjelas pengaturan pertanahan di Yogya?

  • Sejak 1974 Pemda Yogya menginginkan ada kejelasan
  • Pada 1983 dibentuk tim yang mengatur perumusan pelaksanaan UUPA di DIY  - dibentuk Satgas Pelaksanaan UUPA DIY

 

Bagaimana dengan PRONA pada Tahun 1980-an?

  • Pada 1980, Pemerintah Pusat mengadakan PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria), mengadakan sertifikasi tanah-tanah hak warga masyarakat secara gratis
  • Berhubung di DIY belum berlaku UUPA sepenuhnya maka PRONA tidak diberlakukan di DIY
  • Lalu kemudian Pemda DIY membuat PRODA (Proyek Operasi Daerah Agraria) dengan membagikan sertipikat kepemilikan kepada warga

 

Bagaimana kebijakan Pemerintah Pusat menyangkut pengaturan tanah di DIY? Kapankah mulai ada kejelasan?

  • Pada 1984 terbit Keppres No 33 Tahun 1984 mengenai pelaksanaan UU No 50 Tahun 1965 di Yogyakarta
  • Bersamaan dengan itu Pemda DIY mengeluarkan Perda No 3 Tahun 1984. Perda ini mencabut perda-perda agraria yang terdahulu.
  • Namun Keppres No 33 Tahun 1984 itu tidak mencakup Perda No 5 dan 11 dan 12 Tahun 1984
  • Kejelasan soal pertanahan di Yogya baru jelas setelah terbit UUK No 13 Tahun 2012

 

Bagaimana kejelasan pengaturan tanah di Yogya menurut UUK DIY (UU No 13 Tahun 2012)?

  • Status Kasultanan dan Pakualaman menjadi jelas, yaitu sebagai Badan Hukum
  • Sebagai badan hukum maka Kasultanan dan Pakualaan adalah Subyek Hukum yang mempunyai hak kepemilikan atas Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Sehingga “siti kagungan dalem” diakui dan sah dalam ranah hukum UUPA
  • Dengan demikian RijksBlad tidak berlaku lagi.
  • Prinsipnya sekarang adalah, “siti kagungan dalem” tetap menjadi milik Kasultanan dan Kadipaten sebagai badan hukum, namun pengelolaannya mengikuti UUPA.

 

Apakah fungsi sosial tanah?

  • Pasal 6 UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) menyatakan bahwa semua hak atas tanah (yang dimiliki Kasultanan) mempunyai fungsi sosial
  • Menurut UUK DIY (UU No 13 Tahun 2012), pengelolaan dan pemanfatan tanah-tanah Kasultanan dan Kadipaten harus memperhatikan tujuan (1) pengembangan kebudayaan, (2) sebesar-besar kesejahteraan rakyat, (3) menunjang kepentingan sosial.

 

Apa tugas gubernur selaku Sultan dan tugas wagub selaku Adipati menurut UUK DIY?

  • Harus melakukan inventarisasi, mengidentifikasi, dan mendaftarkan ke lembaga pertanahan.
  • Dalam Perdais Nomor 1 Tahun 2013 (yang dikenal dengan Perdesinduk), khususnya pada pasal 46-52 ditegaskan bahwa dalam usaha menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mendaftarkan tanah-tanah itu, Kasultanan dan Kadipaten difasilitasi oleh Pemerintah Pusat
  • Implikasinya, di wilayah Yogyakarta tidak ada tanah kosong. Semua tanah, baik Tanah Keprabon maupun Tanah Dede Keprabon, semua adalah “siti kagungan dalem”

 

Terkait inventarisasi tanah Kasultanan itu, bagaimana dengan tanah-tanah di Yogya yang sudah bersertifikat hak milik?

  • Tanah-tanah yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik dari Dimas Pertanahan dengan sendirinya TIDAK TERMASUK dalam tanah yang diproses dalam pencatatan ini.
  • Tanah-tanah yang telah memiliki Serat Kekancingan hanya akan dicatat untuk nantinya agar memiliki ketetapan hukum yang sesuai, tanpa mengubah hak-hak yang berlaku dalam Serat Kekancingan itu.
  • Dalam proses inventarisasi tanah-tanah Kasultanan itu, bilamana ada keberatan, masyarakat dipersilakan mengajukan keberatannya kepada pihak Kasultanan dan Pemda DIY

 

 

Kepustakaan

 

Kasultanan Yogya. 2018. Tanah Kasultanan Ngayogyokarto Hadiningrat.

  • Referensi: