Jogjapedia


PIAGAM KEDUDUKAN

Jogja Istimewa | 2019-01-10 | Penulis : Haryadi Baskoro

Presiden Soekarno sangat menghargai dan sangat menghormati keputusan politis Sri Sultan HB IX dan Sri PA VIII untuk menggabungkan Nagari Yogya ke dalam Negara RI. Dalam waktu yang sangat cepat, Presiden Soekarno memberikan apa yang dinyatakan sebagai ”Piagam Kedudukan”, baik kepada Sri Sultan HB IX maupun kepada Sri PA VIII. Piagam itu yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno itu ditulis di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 1945. Hanya karena situasi dan kondisi yang sulit, Piagam itu baru sampai Yogya beberapa waktu kemudian.

            Piagam Kedudukan yang diberikan Presiden Soekarno untuk Sri Sultan HB IX berbunyi demikian: ”Kami Presiden Republik Indonesia, menetapkan Ingkeng Sinuwun Kandjeng Sultan Hamengku Buwono, Senopati Ing Ngalogo, Abdurrachman Sayidin Panotogomo, Kalifatullah Ingkang Kaping IX ing Ngayogyokarto Hadiningrat, pada kedudukannya, dengan kepercayaan, bahwa Sri Paduka Kanjeng Sultan akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga untuk keselamatan daerah Yogyakarta sebagai bagian dari pada Republik Indonesia”.

            Sedangkan Piagam Kedudukan yang diberikan Presiden Soekarno untuk Sri Paku Alam VIII berbunyi demikian: ”Kami, Presiden Republik Indonesia, menetapkan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam Ingkang Kaping VIII pada kedudukannya, dengan kepercayaan, bahwa Sri Paduka Kanjeng Gusti akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga untuk keselamatan daerah Pakualaman sebagai bahan dari pada Republik Indonesia”.

            Piagam Kedudukan tersebut menunjukkan beberapa hal penting. Pertama, hubungan Yogya dengan Pemerintah Pusat  (Presiden RI) adalah hubungan langsung. Piagam itu sendiri diberikan langsung oleh Presiden RI kepada kedua raja di Yogya. Itulah sebabnya Sri Sultan HB IX dan Sri PA VIII kemudian membuat Amanat (5 September 1945) yang menyatakan bahwa dalam menjalankan pemerintahan daerah mereka berdua bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI.

            Kedua, Pemerintah Pusat (Presiden RI) mengakui keberadaan dan kedaulatan Kasultanan Yogya yang daerah kekuasaanya meliputi wilayah Yogya. Wilayah itu merupakan bagian dari Republik Indonesia.

            Ketiga, Pemerintah Pusat (Presiden RI) mengakui keberadaan dan kedaulatan Sri Sultan HB IX sebagai raja Yogya. Penyebutan gelar lengkap dari Sri Sultan dalam Piagam itu menunjukkan bahwa kekuasaan Sri Sultan diakui secara penuh. Gelar itu menunjukkan secara eksplisit bahwa Sri Sultan adalah raja atau pemimpin yang berkuasa secara politis, militer, sosial-budaya, dan keagamaan.

            Keempat, Pemerintah Pusat (Presiden RI) mengakui keberadaan dan kedaulatan Kadipaten Pakualaman sebagai sebuah kerajaan merdeka yang merupakan wilayah Republik Indonesia. Pengakuan akan kadipaten itu penting sebab wilayah Pakualaman itu berbeda dengan wilayah kekuasaan Kasultanan.

            Kelima, Pemerintah Pusat (Presiden RI) mengakui keberadaan dan kedaulatan Sri Paku Alam VIII sebagai raja atas kadipaten Pakualaman. Sama seperti pada penyebutan gelar Sri Sultan, penyebutan gelar Paku Alam juga dituliskan secara lengkap. Hal itu menunjukkan bahwa kekuasaan dan wewenang Paku Alam diakui secara penuh.

            Piagam Kedudukan itu mempunyai nilai sangat penting sebab merupakan catatan sejarah tentang deal yang terjadi antara Pemerintah RI dengan Nagari Ngayogyokarto Hadiningrat (Kasultanan dan Pakualaman). Karena Piagam Kedudukan itu sangat penting, Presiden Soekarno mengirim utusan khusus untuk menyampaikan Piagam itu langsung kepada Sri Sultan HB IX. Karena situasi yang serba sulit, utusan yang terdiri dari Menteri Mr. Sartono dan Menteri Mr. Maramis baru tiba di Yogya pada tanggal 6 September 1945. Adapun Piagam Kedudukan itu sendiri sudah dibuat dan ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada tanggal 19 Agustus 1945.

 

Kepustakaan

 

Atmakusumah (ed).  1982. Tahta untuk Rakyat: Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku

            Buwono IX. Jakrta: Gramedia.

 

Baskoro, Haryadi dan Sudomo Sunaryo. Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

 

Poerwokosoemo, Soedarisman. 1984. Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: Gadjah

            Mada University Press.

 

Sujamto. 1988. Daerah Istimewa dalam Negara Kesatuan Republik  Indonesia. Jakarta:

            Bina Aksara.

  • Referensi: