Jogjapedia


AMANAT 5 SEPTEMBER 1945

Jogja Istimewa | 2019-01-10 | Penulis : Haryadi Baskoro

Dalam rangka menjalankan pemerintahan di Yogyakarta sehubungan dengan bergabungnya Yogyakarta (Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman) pada Negara RI, Sri Sultan HB IX dan PA VIII secara sendiri-sendiri mengeluarkan Amanat pada tanggal 5 September 1945 (28 Puasa Ehe 1876). Menurut Sujamto (1988), amanat itu merupakan embrio DIY sebab kedua raja itu menyatakan masing-masing daerahnya sebagai Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia.

            Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX itu berbunyi sebagai berikut: “Pertama, bahwa Negeri Ngayogyokarto Hadiningrat yang bersifat Kerajaan adalah Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia. Kedua, bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan Negeri Ngayogyokarto Hadiningrat, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Ngayogyokarto Hadiningrat mulai saat ini berada di tangan Kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnya Kami pegang seluruhnya. Ketiga, bahwa berhubung antara Negeri Ngayogyokarto Hadiningrat dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia, bersifat langsung dan Kami bertanggung jawab atas Negeri Kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dalam Negeri Ngayogyokarto Hadiningrat mengindahkan Amanat Kami ini”.

            Serupa dengan itu, Amanat Sri Paku Alam VIII berbunyi demikian: ““Pertama, bahwa Negeri Pakualaman yang bersifat Kerajaan adalah Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia. Kedua, bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan Negeri Pakualaman, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Pakualaman mulai saat ini berada di tangan Kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnya Kami pegang seluruhnya. Ketiga, bahwa berhubung antara Negeri Pakualaman dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia, bersifat langsung dan Kami bertanggung jawab atas Negeri Kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dalam Negeri Pakualaman mengindahkan Amanat Kami ini”.

            Dua Amanat itu menunjukkan, pertama, penegasan dua raja Yogya tentang status daerah Yogya sebagai Daerah Istimewa dari Negara RI. Kedua, karena amanat dibuat sendiri-sendiri oleh Sri Sultan HB IX dan Sri PA VIII maka terdapat dua daerah istimewa di Yogya. Ketiga, penegasan bahwa Yogya memiliki sistem pemerintahan asli (susunan asli) karena merupakan sebuah “kerajaan“. Baik Kasultanan maupun Pakualamen merupakan sebuah kerajaan.  Keempat, bagian akhir amanat-amanat itu menunjukkan otoritas Sri Sultan dan Paku Alam atas rakyatnya. Dengan demikian, sampai pada berdirinya RI, Kasultanan dan Pakualaman merupakan kerajaan-kerajaan yang berdaulat penuh.

 

Kepustakaan

 

Atmakusumah (ed).  1982. Tahta untuk Rakyat: Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku

            Buwono IX. Jakrta: Gramedia.

 

Baskoro, Haryadi dan Sudomo Sunaryo. Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

 

Poerwokosoemo, Soedarisman. 1984. Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: Gadjah

            Mada University Press.

 

Sujamto. 1988. Daerah Istimewa dalam Negara Kesatuan Republik  Indonesia. Jakarta:

            Bina Aksara.

  • Referensi: