Jogjapedia


PAKU ALAM VIII

Jogja Istimewa | 2019-01-10 | Penulis : Haryadi Baskoro

Paku Alam VIII yang lengkapnya adalah KGPAA (Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya) Paku Alam VIII adalah “raja” (Adipati) Kadipaten Pakualaman Yogyakarta (1937-1998) sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (1945-1998). Lahir pada tanggal 10 April 1910 (Ahad , 29 Mulud 1840) dan mangkat pada tanggal 11 September 1998 pada umur 88 tahun.

 

Kadipaten Pakualaman

            Paku Alam VIII melanjutkan kekuasaan adipati sebelumnya yang adalah ayahandanya sendiri, yaitu Paku Alam VII. Sebelum naik tahta, ia bernama Gusti Raden Mas Hario Sularso Kunto Suratno. Setelah dewasa, menjelang naik tahta, namanya bergani menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Prabu Suryodilogo. Nama itu ditetapkan pada tanggal 4 September 1936. Selanjutnya, naik tahta pada tanggal 12 April 1937 (Senin 30 Sura 1868) dan bergelar lengkap KGPAA Paku Alam VIII. Dengan demikian, sejak ia berumur 27 tahun itu, Paku Alam VIII melanjutkan kepemimpinan di dalam Kadipaten Pakualaman.

Kadipaten Pakualaman berdiri pada tahun 1813. Sebelumnya, di kawasan yang sekarang Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hanya ada kerajaaan Kasultanan di bawah Sultan Hamengku Buwono sebagai rajanya. Perubahan terjadi pada masa pendudukan Inggris di Indonesia di bawah Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur untuk Jawa. Pada tahun 1811 dibuat perjanjian “Kapitulasi Tuntang” sebagai bentuk penyerahan kekuasan di nusantara dari pemerintahan Hindia Belanda kepada Inggris. Pada tahun 1813, Rafless menilai Kasultanan tidak mentaati perjanian itu sehingga Sultan HB II dilengserkan. Penjajah Inggris mengangkat Sultan HB III dengan mengurangi daerah kekuasaan Kasultanan. Pecahan dari daerah Kasultanan itulah yang kemudian menjadi Kadipaten Pakualaman, bersifat otomom dan terpisah dari Kasultanan.

Saat Kadipaten Pakualaman berdiri, Raffles memberikan kawasan itu kepada Pangeran Notokusumo yang adalah saudara dari Sultan HB II. Pada 17 Maret 1813, sang pangeran naik tahta dengan gelar Pangeran Adipati Paku Alam I. Demikianlah kekuasaan Kadipatan Pakualaman berkembang dan berkelanjutan dari generasi ke generasi.

  • Paku Alam I (1813-1829)
  • Paku Alam II (1829-1858)
  • Paku Alam III (1859-1864)
  • Paku Alam IV (1864-1878)
  • Paku Alam V (1878-1900)
  • Paku Alam VI (1900-1903)
  • Paku Alam VII (1903-1938)
  • Paku Alam VIII (1938-1998)
  • Paku Alam IX (1999-2015)
  • Paku Alam X (2016 – sekarang)

 

Kepahlawanan Paku Alam VIII

            Paku Alam VIII adalah figur pahlawan. Karena itu, sampai artikel ini ditulis (Desember 2018), Dinas Sosial DIY dan segenap elemen masyarakat di DIY sedang mengupayakan pengusulan gelar pahlwan nasional untuk tokoh bersangkutan.

            Mengacu pada buku “KGPAA PAKU ALAM VIII: Kehidupan, Perjuangan dan Pemikirannya” yang diterbitkan Dinas Sosial DIY, peran kepahlawanannya dapat digambarkan sebagai berikut.

            Pertama, kepahlawanan Paku Alam VIII pada masa Kolonial Belanda. Pada masa mudanya, Paku Alam VIII yang sebelum bertahta bernama dewasa Pangeran Adipati Arya Prabu Suryodilogo, menunjukkan keberpihakannya pada rakyat pribumi. Seteah lulus sekolah menengah atas AMS B, ia bertekad untuk melanjutkan ke sekolah militer di Negeri Belanda. Namun niatnya itu dihalangi oleh Gubernur Militer Belanda karena dianggap berpotensi menimbulkan perlawanan terhadap Belanda. Lalu, ia sempat berkuliah di Rechts Hogere School di Jakarta selama 2 tahun. Namun atas panggilan ayahandanya, Suryodilogo kembali ke Yogya untuk bekerja di Jawatan Agraria dengan tujuan supaya memiliki interaksi intensif dengan masyarakat.

            Kedua, kepahlawanan Paku Alam VIII pada jaman pendudukan Jepang (1942-1943).  Terhadap militer Jepang, PA VIII tidak bersikap bersahabat. Pihak Jepang menunjukkan sikap permusuhannya dengan mengambil dengan paksa kuda kesayangan PA VIII dan membunuhnya. Namun hal itu tidak membuat PA VIII terpancing.

            Keciali itu, PA VIII juga melawan politik pecah belah (devide et impera) Penjajah Jepang. Saat itu Jepang berusaha mengadu domba Kadipaten Pakualaman dengan Kasultanan. Mereka menumbuhkan rasa iti hati dalam diri PA VIII karena Kasultanan memiliki sekolah Schakle School. Menurut catatan Sudomo Sunaryo (2009), menghadapi politik devide et impera itu, PA VIII bernisiatif untuk menghadap Sultan HB IX (Raja Kasultanan). PA VIII menyatakan sikap untuk mengembalikan wilayah Kadipaten Pakualaman kembali ke Kasultanan untuk menagkal siasat adu domba Penjajah Jepang. Mengenai sikap itu, Sultan HB IX tidak setuju, namun memutuskan untuk mengajak PA VIII berkantor bersama di Kantor Kepatihan. Sejak itu, dimulailah “kepemimpinan dwi tunggal HB IX – PA VIII”.

            Ketiga, kepahlawanan Paku Alam VIII pada masa Revolusi Fisik Kemerdekaan RI (1945-1949). Setelah Jepang kalah maka kesempatan itu dipakai untuk memproklamirkan Kemerdekaan RI (17 Agustus 1945). Namun, Belanda ingin kembali menjajah Indonesia. Belanda mengklaim bahwa Indonesia (Hindia Belanda) berada di bawah kekuasaan mereka karena menurut Konvensi Wina (1938), Liga Bangsa-Bangsa memutuskan bahwa setiap negara yang kalah perang harus menyerahkan daerah jajahannya ke negara penjajah yang sebelumnya. Atas dasar itu, karena Jepang kalah (1945) maka Jepang seharusnya menyerahkan Indonesia kembali ke Penjajah Belanda. Itulah dasar mengapa Belanda kembali ingin menjajah Indonesia.

            Kepahlawanan Paku Alam VIII – sebagai dwi tunggal bersama Sultan HB IX – sangat menonjol terutama dalam pengambilan keputusan untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Setelah RI memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Sri Sultan HB IX dan Sri PA VIII memutuskan untuk bergabung dengan RI. Menurut catatan Sudomo Sunaryo (2009), dalam sebuah diskusi pribadi saat mempertimbangkan keputusan itu, PA VIII berkata kepada Sri Sultan HB IX: ”Saenipun kito bergabung mawon kaliyan Republik” (Sebaiknya kita bergabung saja dengan Republik). Spontan, Sri Sultan HB IX menanggapi: ”Yes, aku setuju!”. Segera setelah itu, Sultan HB IX memanggil sekretarisnya (Kanjeng Raden Tumenggung Hanggawangsa) untuk mengirim telegram kepada Bung Karno yang berisi ucapan selamat dan pernyataan bahwa Kasultanan dan Pakualaman Yogya mendukung dan bergabung dengan RI.

Penghargaan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Kadipaten Pakualaman sebagai Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia dibalas dengan pemberian kontribusi Kadipaten Pakualaman bagi RI. Dalam mendedikasikan diri untuk kepentingan bangsa, Sri Paku Alam VIII dan Kadipaten Pakualaman lebih banyak mengambil peran sebagai fasilitator. Dalam masa-masa sulit, meskipun lebih banyak bermain di balik layar, peran seorang fasilitator seringkali justru sangat menentukan.

            Peran Sri Paku Alam VIII dan Kadipaten Pakualaman sebagai falitator sangat berarti selama masa revolusi fisik (1945-1949). Selama ibukota RI berada di Yogyakarta (sejak 14 Januari 1946), Puro Pakualaman pernah dipakai sebagai tempat tinggal sementara oleh Presiden sekeluarga. Paku Alam VIII dan Puro Pakualaman memberi bantuan akomodasi dan logistik bagi semua peserta konferensi TKR. Dalam konferensi itu dipilih beberapa pimpinan baru, yaitu Kolonel Sudirman (Pimpinan Tertinggi TKR), Letjend. Urip Sumoharjo (Kepala Staf Umum TKR), dan Sri Sultan HB IX (Menteri Pertahanan). Seluruh pejabat TKR diberi bantuan berupa rumah-rumah dinas oleh Puro Pakualaman. Letjend. Urip Sumoharjo diberi rumah dinas yang berlokasi di jalan Widoro, Kotabaru. Selama perundingan KTN di Kaliurang (8-17 Desember 1947), Puro Pakualaman juga membantu akomodasi.

 

 

Kepustakaan

 

Baskoro, Haryadi dan Sudomo Sunaryp. 2009. Catatan Perjalanan Keistimeewaan Yogya:

Merunut Sejarah, Mencermati Perubahan, Menggagas Masa Depan. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar.

 

Cakrasumarto. Silsilah Keluarga Paku Alam: Dari Paku Alam I sampai Paku Alam VIII.

            Yogyakarta: Yayasan Notokusumo.

 

Purwadi. 2007. Sistem Pemerintahan Kerajaan Jawa Klasik. Medan: Pujakesuma.

 

Tim Dinas Sosial DIY. 2000. KGPAA PAKU ALAM VIII: Kehidupan, Perjuangan dan

Pemikirannya. Yogyakarta: Dinas Sosial DIY.

  • Referensi: